BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir – akhir ini isu harga gula menjadi hal krusial yang dibicarakan masyarakat umum. Asosiasi Gula Indonesia ( AGI ) mengusulkan Harga Patokan Petani ( HPP ) untuk gula kristal putih minimal Rp. 8500 perkilogram. Usulan tersebut berdasarkan perhitungan biaya produksi sebesar Rp. 7800 perkilogram. Namun pemerintah hanya menetapkan harga pembelian pemerintah sebesar Rp. 7000 perkilogram. Pemerintah menyatakan bahwa angka Rp. 7000 itu merupakan rekomendasi dari tim independen pengkajian bahan pangan dari Kementrian Pertanian, IPB, UGM, dan Brawijaya. Berdasarkan kajian tim independen tersebut, biaya produksi pengolahan tebu di berbagai daerah mengalami kenaikan karena upah pekerja dan sewa tanah mengalami kenaikan.

Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia ( APRI ) tidak sepakat dengan keputusan kementrian perdagangan ( kemendag ) yang menetapkan HPP gula sebesar Rp. 7000 perkilogram. Usulan AGI yang mengharapkan HPP sebesar Rp. 8500 perkilogram telah mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan petani. Keuntungan yang ideal untuk petani adalah 10 persen. Menurut ketua Asosiasi Gula Indonesia ( AGI ) Farukh Bakrie, “ kenaikan HPP akan mendongkrak harga gula di tingkat lokal”. Selama ini harga gula ditingkat lokal masih rendah jika dibandingkan harga internasional. Hal ini dikhawatirkan akan memicu penyelundupan gula ke luar negeri. Jika terjadi penyelundupan gula, maka akan merugikan negara.

Tujuan utama dari penetapan HPP gula kristal putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani dalam upaya peningkatan produksi tebu dan produktivitas lahan menuju swasembada gula di dalam negeri. Jika harga sebesar Rp. 8500 perkilogram itu terwujudkan, maka diharapkan semakin mendorong peningkatan produktivitas ditingkat petani maupun produsen gula. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani, penetapan HPP juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gula bagi mayarakat konsumen dengan harga yang stabil dan tejangkau.

Namun usulan harga sebesar Rp. 8500 perkilogram belum diterima pemerintah. Hal ini yang menyebabkan banyaknya kontroversi mengenai HPP gula. Jika usulan tersebut diterima, maka tingkat kesejahteraan petani meningkat, tidak ada penyelundupan, dan negara kita akan bisa berswasembada gula.

 

1.2 Rumusan Masalah

  1. Bagaimana fenomena pertanian gula tebu di Indonesia saat ini?
  2. Apa saja faktor yang mempengaruhi HPP gula di Indonesia tidak sesuai?
  3. Apa saja Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengefisiensikan biaya produksi agar HPP Memadai?
  4. Kebijakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah HPP gula tersebut?

1.3 Tujuan

  1. Mengetahui fenomena pertanian gula tebu di Indonesia saat ini.
  2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan HPP gula tidak sesuai
  3. Mengetahui Upaya yang dilakukan Pemerintah mengefisiensikan biaya produksi agar HPP memadai
  4. Mengetahui kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dalam mengatasi masalah HPP gula tersebut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Gula

Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dan keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana, seperti glukosa (yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam), menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel.

Gula merupakan sukrosa diperoleh dari nira tebu, bit gula, atau aren. Meskipun demikian, terdapat sumber-sumber gula minor lainnya, seperti kelapa. Sumber-sumber pemanis lain, seperti umbi dahlia, anggir, atau jagung, juga menghasilkan semacam gula/pemanis namun bukan tersusun dari sukrosa. Proses untuk menghasilkan gula mencakup tahap ekstrasi (pemerasan) diikuti dengan pemurnian melalui distilasi (penyulingan).

Gula tebu merupakan gula yang berasal dari nira tebu. Kebanyakan dipasarkan dalam bentuk gula kristal curah. Dengan proses pembuatan gula secara tebu umum :

2.1.1 Ekstraksi

Tahap pertama pembuatan gula tebu adalah ekstraksi jus atau sari tebu. Caranya dengan menghancurkan tebu dengan mesin penggiling untuk memisahkan ampas tebu dengan cairannya. Cairan tebu kemudian dipanaskan dengan boiler. Jus yang dihasilkan masih berupa cairan yang kotor: sisa-sisa tanah dari lahan, serat-serat berukuran kecil dan ekstrak dari daun dan kulit tanaman bercampur di dalam gula.
Jus dari hasil ekstraksi mengandung sekitar 50 % air, 15% gula dan serat residu, dinamakan bagasse, yang mengandung 1 hingga 2% gula. Dan juga kotoran seperti pasir dan batu-batu kecil dari lahan yang disebut sebagai “abu”.

 

Gbr 2.1 Ekstraksi tebu

2.2.2 Pengendapan kotoran dengan kapur (Liming)

Jus tebu dibersihkan dengan menggunakan semacam kapur (slaked lime) yang akan mengendapkan sebanyak mungkin kotoran , kemudian kotoran ini dapat dikirim kembali ke lahan. Proses ini dinamakan liming.

Jus hasil ekstraksi dipanaskan sebelum dilakukan liming untuk mengoptimalkan proses penjernihan. Kapur berupa kalsium hidroksida atau Ca(OH)2 dicampurkan ke dalam jus dengan perbandingan yang diinginkan dan jus yang sudah diberi kapur ini kemudian dimasukkan ke dalam tangki pengendap gravitasi: sebuah tangki penjernih (clarifier). Jus mengalir melalui clarifier dengan kelajuan yang rendah sehingga padatan dapat mengendap dan jus yang keluar merupakan jus yang jernih.

 

Gbr 2.2 Pengendapan kotoran kapur

Kotoran berupa lumpur dari clarifier masih mengandung sejumlah gula sehingga biasanya dilakukan penyaringan dalam penyaring vakum putar (rotasi) dimana jus residu diekstraksi dan lumpur tersebut dapat dibersihkan sebelum dikeluarkan, dan hasilnya berupa cairan yang manis. Jus dan cairan manis ini kemudian dikembalikan ke proses.

2.1.3 Penguapan (Evaporasi)

Setelah mengalami proses liming, proses evaporasi dilakukan untuk mengentalkan jus menjadi sirup dengan cara menguapkan air menggunakan uap panas (steam). Terkadang sirup dibersihkan lagi tetapi lebih sering langsung menuju ke tahap pembuatan kristal tanpa adanya pembersihan lagi.
Jus yang sudah jernih mungkin hanya mengandung 15% gula tetapi cairan (liquor) gula jenuh (yaitu cairan yang diperlukan dalam proses kristalisasi) memiliki kandungan gula hingga 80%. Evaporasi dalam ‘evaporator majemuk’ (multiple effect evaporator) yang dipanaskan dengan steam merupakan cara yang terbaik untuk bisa mendapatkan kondisi mendekati kejenuhan (saturasi).

2.1.4 Pendidihan/ Kristalisasi

Pada tahap akhir pengolahan, sirup ditempatkan ke dalam wadah yang sangat besar untuk dididihkan. Di dalam wadah ini air diuapkan sehingga kondisi untuk pertumbuhan kristal gula tercapai. Pembentukan kristal diawali dengan mencampurkan sejumlah kristal ke dalam sirup. Sekali kristal terbentuk, kristal campur yang dihasilkan dan larutan induk (mother liquor) diputar di dalam alat sentrifugasi untuk memisahkan keduanya, bisa diumpamakan seperti pada proses mencuci dengan menggunakan pengering berputar. Kristal-kristal tersebut kemudian dikeringkan dengan udara panas sebelum disimpan.

Larutan induk hasil pemisahan dengan sentrifugasi masih mengandung sejumlah gula sehingga biasanya kristalisasi diulang beberapa kali. Sayangnya, materi-materi non gula yang ada di dalamnya dapat menghambat kristalisasi. Hal ini terutama terjadi karena keberadaan gula-gula lain seperti glukosa dan fruktosa yang merupakan hasil pecahan sukrosa. Olah karena itu, tahapan-tahapan berikutnya menjadi semakin sulit, sampai kemudian sampai pada suatu tahap di mana kristalisasi tidak mungkin lagi dilanjutkan.

Sebagai tambahan, karena gula dalam jus tidak dapat diekstrak semuanya, maka terbuatlah produk samping (byproduct) yang manis: molasses. Produk ini biasanya diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak atau ke industri penyulingan untuk dibuat alkohol (etanol) . Belakangan ini molases dari tebu di olah menjadi bahan energi alternatif dengan meningkatkan kandungan etanol sampai 99,5%.

2.1.5 Penyimpanan

Gula kasar yang dihasilkan akan membentuk gunungan coklat lengket selama penyimpanan dan terlihat lebih menyerupai gula coklat lunak yang sering dijumpai di dapur-dapur rumah tangga. Gula ini sebenarnya sudah dapat digunakan, tetapi karena kotor dalam penyimpanan dan memiliki rasa yang berbeda maka gula ini biasanya tidak diinginkan orang. Oleh karena itu gula kasar biasanya dimurnikan lebih lanjut ketika sampai di negara pengguna.

2.1.6Afinasi (Affination)

Tahap pertama pemurnian gula yang masih kasar adalah pelunakan dan pembersihan lapisan cairan induk yang melapisi permukaan kristal dengan proses yang dinamakan dengan “afinasi”. Gula kasar dicampur dengan sirup kental (konsentrat) hangat dengan kemurnian sedikit lebih tinggi dibandingkan lapisan sirup sehingga tidak akan melarutkan kristal, tetapi hanya sekeliling cairan (coklat). Campuran hasil (‘magma’) di-sentrifugasi untuk memisahkan kristal dari sirup sehingga kotoran dapat dipisahkan dari gula dan dihasilkan kristal yang siap untuk dilarutkan sebelum proses karbonatasi.

Cairan yang dihasilkan dari pelarutan kristal yang telah dicuci mengandung berbagai zat warna, partikel-partikel halus, gum dan resin dan substansi bukan gula lainnya. Bahan-bahan ini semua dikeluarkan dari proses.

2.1.7 Karbonatasi

Tahap pertama pengolahan cairan (liquor) gula berikutnya bertujuan untuk membersihkan cairan dari berbagai padatan yang menyebabkan cairan gula keruh. Pada tahap ini beberapa komponen warna juga akan ikut hilang.

Salah satu dari dua teknik pengolahan umum dinamakan dengan karbonatasi. Karbonatasi dapat diperoleh dengan menambahkan kapur/ lime [kalsium hidroksida, Ca(OH)2] ke dalam cairan dan mengalirkan gelembung gas karbondioksida ke dalam campuran tersebut.

Gas karbondioksida ini akan bereaksi dengan lime membentuk partikel-partikel kristal halus berupa kalsium karbonat yang menggabungkan berbagai padatan supaya mudah untuk dipisahkan. Supaya gabungan-gabungan padatan tersebut stabil, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap kondisi-kondisi reaksi.
Gumpalan-gumpalan yang terbentuk tersebut akan mengumpulkan sebanyak mungkin materi-materi non gula, sehingga dengan menyaring kapur keluar maka substansi-substansi non gula ini dapat juga ikut dikeluarkan. Setelah proses ini dilakukan, cairan gula siap untuk proses selanjutnya berupa penghilangan warna.
Selain karbonatasi, t eknik yang lain berupa fosfatasi. Secara kimiawi teknik ini sama dengan karbonatasi tetapi yang terjadi adalah pembentukan fosfat dan bukan karbonat. Fosfatasi merupakan proses yang sedikit lebih kompleks, dan dapat dicapai dengan menambahkan asam fosfat ke cairan setelah liming seperti yang sudah dijelaskan di atas.

2.1.8 Penghilangan warna

Ada dua metoda umum untuk menghilangkan warna dari sirup gula, keduanya mengandalkan pada teknik penyerapan melalui pemompaan cairan melalui kolom-kolom medium. Salah satunya dengan menggunakan karbon teraktivasi granular [granular activated carbon, GAC] yang mampu menghilangkan hampir seluruh zat warna. GAC merupakan cara modern setingkat “bone char”, sebuah granula karbon yang terbuat dari tulang-tulang hewan.

Karbon pada saat ini terbuat dari pengolahan karbon mineral yang diolah secara khusus untuk menghasilkan granula yang tidak hanya sangat aktif tetapi juga sangat kuat. Karbon dibuat dalam sebuah oven panas dimana warna akan terbakar keluar dari karbon.

Cara yang lain adalah dengan menggunakan resin penukar ion yang menghilangkan lebih sedikit warna daripada GAC tetapi juga menghilangkan beberapa garam yang ada. Resin dibuat secara kimiawi yang meningkatkan jumlah cairan yang tidak diharapkan.

Cairan jernih dan hampir tak berwarna ini selanjutnya siap untuk dikristalisasi kecuali jika jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan konsumsi energi optimum di dalam pemurnian. Oleh karenanya cairan tersebut diuapkan sebelum diolah di panci kristalisasi.

2.1.9 Pendidihan

Sejumlah air diuapkan di dalam panci sampai pada keadaan yang tepat untuk tumbuhnya kristal gula. Sejumlah bubuk gula ditambahkan ke dalam cairan untuk mengawali/memicu pembentukan kristal. Ketika kristal sudah tumbuh campuran dari kristal-kristal dan cairan induk yang dihasilkan diputar dalam sentrifugasi untuk memisahkan keduanya.

Proses ini dapat diumpamakan dengan tahap pengeringan pakaian dalam mesin cuci yang berputar. Kristal-kristal tersebut kemudian dikeringkan dengan udara panas sebelum dikemas dan/ atau disimpan siap untuk didistribusikan.

 

Gula batu adalah gula tebu yang tidak melalui tahap kristalisasi. Gula kotak/blok adalah gula kristal lembut yang dipres dalam bentuk dadu. Gula mentah (raw sugar) adalah gula kristal yang dibuat tanpa melalui proses pemutihan dengan belerang. Warnanya agak kecoklatan karena masih mengandung molase.

2.2 Pertanian Gula tebu di Indonesia

Sumber gula di Indonesia sejak masa lampau adalah cairan bunga (nira) kelapa atau enau, serta cairan batang tebu. Tebu adalah tumbuhan asli dari Nusantara, terutama di bagian timur.

Ketika orang-orang Belanda mulai membuka koloni di Pulau Jawa kebun-kebun tebu monokultur mulai dibuka oleh tuan-tuan tanah pada abad ke-17, pertama di sekitar Batavia, lalu berkembang ke arah timur.

Puncak kegemilangan perkebunan tebu dicapai pada tahun-tahun awal 1930-an, dengan 179 pabrik pengolahan dan produksi tiga juta ton gula per tahun. Penurunan harga gula akibat krisis ekonomi merontokkan industri ini dan pada akhir dekade hanya tersisa 35 pabrik dengan produksi 500 ribu ton gula per tahun. Situasi agak pulih menjelang Perang Pasifik, dengan 93 pabrik dan prduksi 1,5 juta ton. Seusai Perang Dunia II, tersisa 30 pabrik aktif. Tahun 1950-an menyaksikan aktivitas baru sehingga Indonesia menjadi eksportir netto. Pada tahun 1957 semua pabrik gula dinasionalisasi dan pemerintah sangat meregulasi industri ini. Sejak 1967 hingga sekarang Indonesia kembali menjadi importir gula.

Menurut Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Perkebunan Nusantara XI Suyitno, curah hujan yang tinggi selama tahun ini menyebabkan pengurangan produksi sampai 20 persen menjadi sekitar 2,2 juta ton. Ia menjelaskan hujan yang terus-menerus turun selama tahun ini menyebabkan penurunan rendemen tebu sampai 1,5 poin sehingga produksi gula yang dihasilkan juga berkurang. Penurunan produksi gula putih nasional sudah mulai mempengaruhi peningkatan harga gula kristal putih di pasaran. Harga lelang gula tingkat petani sekarang sudah Rp9.000-an.

Kementerian Perdagangan, telah menghubungi perusahaannya untuk membicarakan antisipasi dampak penurunan produksi gula kristal putih terhadap peningkatan harga komoditas tersebut di pasaran dalam negeri.

Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Indonesia membutuhkan sekitar 500 ribu hektare (Ha) lahan untuk dapat menambah pasokan gula dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor gula. Mustafa menjelaskan, terkait dengan swasembada gula, wilayah yang memungkinkan sebagai lahan tanaman tebu atau tumbuhan penghasil gula adalah Merauke karena di wilayah tersebut masih terdapat lahan kosong yang dapat digunakan. Sehingga hal tersebut dapat menghindari efek dari berkurangnya lahan.

Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan izin impor gula kristal putih sebanyak 450.000 ton pada September 2010 untuk memenuhi kebutuhan komoditas tersebut pada lima bulan pertama tahun 2011.Izin impor gula kristal putih diberikan kepada PT Perusahaan Nusantara IX,X dan XI; PT Rajawali Nusantara Indonesa (RNI); PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Bulog.

Alokasi izin impor gula kristal putih untuk PTPN IX sebanyak 70.000 ton; PTPN X sebanyak 90.000 ton; PTPN XI sebesar 90.000 ton; PT RNI sebesar 50.000 ton; PT PPI sebanyak 90.000 ton dan Perum Bulog 60.000 ton.Pemerintah meminta perusahaan-perusahaan tersebut melakukan impor gula mulai 1 Januari-15 April 2011, sebelum masuk musim giling tebu.

2.3 Mekanisme Penatapan Harga Patokan Petani (HPP)

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo mengatakan pemerintah akan segera menetapkan harga patokan petani (HPP) untuk gula kristal putih. Untuk menentukan HPP gula diperlukan Biaya Pokok Produksi (BPP) tebu atau gula petani. Dimana, dalam menentukan BPP dilakukan survai ke lapangan (pabrik gula dan petani) untuk mendapatkan data yang akurat. Dengan data yang diambil dari lapangan akan diperoleh struktur biaya yang obyektif tentang kinerja usaha tani tebu. Biaya Pokok Produksi (BPP) tebu atau gula merupakan besaran nilai uang yang digunakan untuk memproduksi setiap 1 kg tebu atau gula di tingkat petani. Survai BPP tersebut dilakukan oleh tim perguruan tinggi dan lembaga penelitian (P3GI) terhadap 16 pabrik gula di wilayah jawa.

Biaya Pokok Produksi mempunyai dua komponen utama yaitu biaya dan hasil tebu atau gula milik petani, Biaya merupakan sumberdaya yang digunakan petani untuk memproduksi tebu atau gula, dimana sumberdaya tersebut dinilai dengan uang. Komponen biaya terdiri dari sewa lahan, biaya garap, bibit/benih, pupuk dan bahan lain untuk pengendali OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), biaya tebang angkut, bunga dan biaya lain yang terkait dengan usahatani tebu.

Dari hasil survei yang telah dilakukan, dapat diambil contoh dari sebagian Pabrik Gula yang ada di wilayah jawa tepatnya di daerah Cintamanis dan Camming. Pada pabrik tersebut jumlah petani ditetapkan sejumlah 10 orang dan setiap petani mewakili 250 ha.

Dari nilai BPP untuk setiap kategori di masing-masing PG kemudian dihitung dengan merata-rata secara tertimbang dengan bobot timbangan luas lahan pada kategori tersebut. BPP nasional dihitung dengan merata-rata secara tertimbang BPP PG dengan bobot timbangan luas lahan tebu rakyat pada PG tersebut.

Pada tahun 2011 HPP gula tebu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp 7000/kg. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APRI) tidak sepakat dengan keputusan Kementerian perdagangan (Kemendag) tersebut. Alas an pemerintah menetapkan harga tersebut karena takut terjadi inflasi jika HPP gula tebu terus dinaikkan. Selain itu, harga ini juga merupakan rangsangan agar terjadi peningkatan produksi sehingga swasembada gula 2014 bisa tercapai.

Penetapan harga patokan petani sat ini adalah hasil rekomendasi dari tim independen pengkajian bahan pangan dari Kementerian Pertanian dan IPB, UGM, dan      Brawijaya.
“Menurut kajian mereka, biaya produksi pengolahan tebu di berbagai daerah mengalami kenaikan karena upah pekerja dan sewa tanah naik menjadi Rp 6.800. Setelah ditambah HPP yang 10 persen kita merekomendasikan pada Kemendag untuk HPP tebu sebesar Rp7.000 per kilogram,”

Keputusan Kemendag yang mematok harga gula di Rp7.100 per kilogram hanya akan membuat profit sharring petani kecil dan tidak terpacu untuk meningkatkan produksi gula yang diolah  petani tersebut. Namun hal ini telah di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11/M-DAG/PER/5/2011 tanggal 4 Mei 2010.

 

 

 

 

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fenomena Pertanian Gula Tebu di Indonesia

3.2 Faktor-faktor yang Menyebabkan HPP 2011 Tidak Sesuai

3.2.1  HPP mengabaikan hak-hak petani

Para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menolak rendahnya HPP gula pasir tahun 2011 yang hanya Rp 7.000 per kilogram. Rendahnya HPP gula mengabaikan hak-hak petani tebu dalam mendukung program swasembada karena HPP tersebut meniadakan biaya petani yaitu biaya tenaga kerja tanam tebu. Dengan HPP yang hanya sebesar Rp 7.000 per kilogram, sama artinya biaya tenaga kerja yang besarannya rata-rata Rp 4,5 juta per hektar jadi tanggungan petani. Dalam komponen penentuan HPP gula tahun 2011 komponen biaya tenaga kerja tersebut tidak diakomodasikan.(Khafid Sirotudin)

Hak petani tebu untuk mendapatkan penghidupan yang layak tak dapat terpenuhi. HPP gula yang hanya Rp 7.000 telah merampas hak petani untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ancaman gagal panen akibat cuaca buruk dengan biaya tenaga kerja tanam tebu yang kontinyu dibayarkan dapat membuat petani rugi dengan besaran HPP yang hanya Rp 7.000 per kilogram. Kerugian ini membuat petani tak berdaya untuk memenuhi biaya untuk produksi selanjutnya dan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

3.2.2  HPP mengabaikan kenaikan biaya sewa lahan

Biaya sewa lahan merupakan komponen dari biaya produksi petani. Kenaikan biaya biaya sewa lahan merupakan biaya yang tidak dapat dihindari. Menurut Adig Suwandi Wakil Sekretari Jendral Ikatan Ahhi Gula Indonesia (Ikagi) di Surabaya, sewa lahan di beberapa daerah bahkan telah mencapai di atas Rp 12 juta, bahkan ada yang mencapai Rp 16 juta. Biaya sewa lahan ini dapat terus meningkat bergantung pada tingkat kompetisi dalam penggunaan lahan suatu daerah.

Menurut Eldred (1987: 4) faktorfaktor yang menentukan nilai ekonomi dari suatu properti tanah adalah:

1. Permintaan yang menunjukkan keinginan   dan kemampuan seseorang untuk   membeli atau menyewa suatu lahan.

2. Kegunaan yang menunjukkan manfaatdari properti subyek yang dapat memberikan kepuasan pada konsumenyang terletak di jalan protokol/besar dan kelurahan bukan terletak di jalan protokol (di perkampungan atau gang), dengan pertimbangan untuk memperoleh keseimbangan dalam penelitian.

Pembangunan yang juga semakin meningkat di sejumlah daerah di Indonesia mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya sewa lahan. Banyaknya pembangunan disekitar lahan-lahan pertanian, seperti pembangunan jalan, sekolah, perumahan, perkantoran atau tempat pusat perbelanjaan mengakibatkan harga biaya sewa lahan pertanian meningkat. Sedangkan pembangunan untuk kepentingan umum seperti yang tercantum di atas menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan pembangunan yang tidak dapat dihindari karena merupakan kepentingan untuk orang banyak (umum). Sehingga kenaikan biaya sewa lahan pun merupakan suatu biaya input produksi oleh petani yang tidak dapat dihindari.

HPP gula yang hanya Rp 7.000 per kilogram mengabaikan kenaikan biaya sewa lahan. Kenaikan biaya sewa lahan yang tak tertutupi dengan HPP ini menjadikan beban petani semakin berat.

3.2.2  HPP mengabaikan biaya pokok produksi dan profit margin minimum

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dewan Gula Indonesia dengan melibatkan tim independen dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Brawijaya mengenai biaya pokok produksi petani tebu mencapai Rp 6.891 per kilogram. Namun buruknya cuaca dapat meningkatkan biaya pokok produksi petani secara ekstrem. Jika profit margin minimal 10 % seharusnya HPP tidak kurang dari Rp 7.581 per kilogram. Dengan HPP yang hanya Rp 7.000 per kilogram diiringi dengan buruknya cuaca, maka HPP tersebut sangat tidak sesuai.

3.3 Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengefisiensikan biaya produksi agar HPP Memadai

3.4  Kebijakan Pemerintah yang telah Dilakukan dalam Mengatasi Masalah HPP gula

Dalam menentukan HPP Gula, pemerintah memiliki kebijakan tersendiri untuk mengatasinya. Kebijakan tersebut dibuat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik petani maupun stakeholder (petani tebu, pabrik gula, importir/pedagang, pemerintah, juga para politisi) yang terkait. Kolaborasi yang baik antara petani dan stakeholder akan memudahkan langkah pemerintah dalam merealisasikan kebijakan yang ada.

Kebijakan harga gula oleh pemerintah :

  1. Menjamin ketentuan harga gula yang layak dan menguntungkan produsen baik petani maupun pabrik gula dengan ratio minimal dua kali harga beras
  2. Menjamin pendapatan petani yang setara dengan pendapatan apabila tanahnya ditanami komoditi lain dalam jangka waktu yang lama
  3. Di dalam komponen harga gula hendaknya dibebaskan dari pajak-pajak sebagaimana diperlukan terhadap bahan pangan yang lain
  4. Penetapan prorevenue untuk pabrik gula agar dapat menjamin kelestarian hidup serta pengembangan perusahaan
  5. Untuk mengkompensir para petani yang tebunya digiling pada periode akhir hendaknya dapat dipertimbangkan penetapan harga gula dua kali satu setahun atau pemberian subsidi oleh pemerintah baik untuk petani maupun pabrik gula

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan HPP, diantaranya :

  1. SK Menperindag No. 527/MPP/Kep/2004, Kep Menperindag No. 02/M/Kep/XII/2004, Kep Menperindag No. 08/M-DAG/Per/4/2005

HPP merupakan harga gula minimal yang diterima petani.  HPP juga merupakan signal bagi importir untuk melakukan impor karena  impor gula baru dapat dilakukan apabila petani tebu menerima harga minimal sama dengan HPP yang ditetapkan oleh pemerintah.

 

  1. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/5/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih

Permendag ini terkait dengan keputusan adanya kenaikan HPP tahun 2010. Kebijakan pemerintah menaikkan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih (GKP) pada tahun 2010 ini sebesar Rp 6.350/kg atau naik sebesar 18,7 persen dibandingkan harga HPP tahun lalu, yaitu Rp 5.350/kg. Namun adanya kenaikan HPP ini juga tidak menguntungkan petani, petani tetap merugi.

 

  1. Peraturan Menteri Perdagangan No.11/m-dag/5/2011

Tahun 2011, HPP ditetapkan sebesar Rp 7000/kg. Keputusan ini dinilai bahwa HPP terlalu rendah meskipun naik sebesar 10,2%. Para petani yang tergabung Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) kecewa dengan rendahnya harga pokok pembelian (HPP) gula pasir. Mereka mengancam tidak menggiling tebu karena adanya kenaikan HPP tahun 2010 belum mampu menutupi biaya operasional petani tebu di tahun 2011. HPP tahun 2010 sebesar Rp 6350/kg dinilai rendah oleh petani karena banyak petani yang rugi, sedangkan HPP sebesar Rp 7000/kg dinilai rendah tahun 2011 karena adanya faktor cuaca yang tidak menentu juga inflasi yang terjadi antara tahun 2010 sampai 2011.

 

 

Penetuan HPP yang baku dan transparan :

 

  1. Pendekatan biaya produksi petani

HPP didasarkan pada biaya produksi ditambah marjinal yang dinilai sesuai.  Kelebihan dari pendekatan ini adalah produsen mendapat kepastian harga yang menjamin tingkat keuntungannya.

 

 

 

  1. Rata-rata biaya produksi gula dunia

HPP didasarkan pada rata-rata biaya produksi (tertimbang) dunia ditambah dengan marjinal yang dinilai sesuai.

 

  1. Pendekatan paritas impor/pasar internasional

HPP didasarkan pada harga di pasar internasional ditambah dengan biaya CIF dan berbagai bentuk tarif, pajak, biaya distribusi sampai tingkat pedagang besar.  Besarnya pengaruh pasar internasional akan tercermin dari distorsi di border dalam bentuk tarif ataupun non-tarif.  Jika hambatan tarif dan non-tarif pada tingkat minimal,  maka kebiajakn HPP pada dasarnya mengacu pada harga di pasar internasional.

 

  1. Target harga konsumen/pasar domestik

Penentuan HPP ini berorientasi pada jaminan harga di tingkat konsumen (stabilitas harga di pasar domestik).  Pemerintah ingin mencapai stabilitas harga dan tingkat harga yang sesuai pada tingkat konsumen.  Dengan demikian, HPP diturunkan dari target kisaran harga di tingkat konsumen yang ingin dicapai pemerintah.

 

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN